JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan konsistensinya memperluas akses keuangan yang setara bagi penyandang disabilitas melalui rangkaian program literasi, inklusi, hingga penguatan pelindungan konsumen sebagai target prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Edukasi Keuangan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Jakarta.
“Penyandang disabilitas perlu mendapat kesempatan yang setara dan tidak tertinggal,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Pada kesempatan itu, Friderica menegaskan bahwa penguatan literasi dan pelindungan tidak boleh berhenti pada seremonial. Menurutnya, inklusi keuangan baru bermakna apabila setiap kelompok masyarakat dapat merasakan keamanan, kenyamanan, dan kesempatan berkembang di sektor jasa keuangan.
Ia lalu menyoroti peluncuran Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA) yang diterbitkan awal 2025. Pedoman ini memandu pelaku usaha jasa keuangan agar mampu menerapkan layanan yang benar-benar inklusif dan strategis.
OJK juga terus memperkuat aturan yang mewajibkan industri memberikan layanan ramah disabilitas melalui POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen, serta POJK 3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.
Kewajiban tersebut mencakup penyediaan formulir braille, infrastruktur aksesibel seperti jalur landai dan antrean prioritas, ATM khusus, hingga media informasi yang mudah dipahami berbagai ragam disabilitas.
Dalam dua tahun terakhir, OJK mencatat peningkatan capaian edukasi. Sejak 2024 hingga 2025, telah terselenggara 192 program edukasi dengan total 68.319 peserta. Selain itu, 100 kegiatan GENCARKAN turut menjangkau 9.410 peserta dari berbagai daerah.
Bersama Kemensos, Bappenas, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND), OJK juga meluncurkan Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas bertema “Disabilitas Cerdas dan Sehat Finansial Menuju Indonesia Emas 2045”. Buku tersebut disiapkan dalam format braille, audiobook, dan format ramah disabilitas lainnya.
Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Supomo—mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf—mengapresiasi langkah OJK. Ia menilai pedoman tersebut membantu penyandang disabilitas memahami hak finansial hingga kemampuan menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan.
Ketua KND RI, Dante Rigmalia, juga menyampaikan apresiasinya. Ia menilai pemberdayaan OJK tidak berhenti pada pendekatan charity, tetapi menekankan penguatan kapasitas finansial penyandang disabilitas secara menyeluruh.
Acara yang dihadiri 500 peserta—terdiri dari 300 penyandang disabilitas dan 200 pendamping—juga menyajikan sesi edukasi dari berbagai narasumber OJK, Bappenas, KND, hingga organisasi inklusi, dengan materi mengenai literasi finansial, partisipasi ekonomi, roadmap inklusi, hingga pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas.
“Upaya kolaboratif harus terus berjalan agar kesetaraan ekonomi benar-benar dirasakan seluruh kelompok masyarakat,” tandas Friderica. (Red/Adv)
