MUARA TEWEH – Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan kembali menjadi perhatian serius setelah berbagai laporan mengenai akses jalan rusak bermunculan dari sejumlah desa di Kabupaten Barito Utara. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan menahan mobilitas warga dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Benny Siswanto, S.Sos, mengungkapkan masih banyak desa yang mengalami keterisolasian akibat buruknya ruas jalan menuju permukiman. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata serta memastikan pembangunan tidak hanya tersentral di kawasan perkotaan.
“Banyak warga yang masih terisolasi karena akses jalan yang rusak. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah kota,” ujarnya baru-baru ini.
Benny menyampaikan bahwa desa-desa di Barito Utara masih harus berhadapan dengan tantangan serius berupa rusaknya infrastruktur jalan dan minimnya jembatan penghubung. Situasi ini menyebabkan aktivitas penting seperti distribusi hasil pertanian berjalan lambat, sehingga petani kesulitan memasarkan komoditas mereka secara optimal.
Menurutnya, kendala infrastruktur juga membuat masyarakat pedesaan harus menempuh jarak lebih panjang dan waktu lebih lama untuk menjangkau fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pasar kebutuhan pokok. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup warga.
Ia menjelaskan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah mutlak dilakukan mengingat potensi ekonomi pedesaan sangat besar apabila didukung sarana infrastruktur memadai. Akses yang baik, kata Benny, akan menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus mendorong perkembangan desa secara lebih komprehensif.
“Pembangunan desa bukan sekadar membangun jalan, tetapi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika akses lancar, maka perputaran ekonomi juga meningkat,” jelasnya menambahkan.
Benny juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara sporadis atau bersifat sementara. Ia meminta pemerintah daerah memastikan program pembangunan diselesaikan hingga tuntas, berkelanjutan, serta diawasi secara optimal agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Menurutnya, berbagai proyek pembangunan yang dilakukan tanpa tahapan terukur dan pengawasan memadai hanya akan menghasilkan infrastruktur yang cepat rusak dan tidak memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan yang tuntas dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek tahunan,” tambahnya.
Benny berharap agar pemerintah daerah memperkuat kerja sama lintas sektor dalam merancang dan menjalankan program pembangunan, sehingga setiap desa mendapatkan perhatian proporsional sesuai kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan tersebut diyakini dapat mempersempit ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan desa.
“Jika pemerataan pembangunan dapat terwujud, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat dan perekonomian daerah ikut tumbuh,” tandas Benny. (Red/Adv)
