PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DISDALDUKKBP3APM meningkatkan komitmen dalam memperkuat jejaring perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat. Agenda ini dibahas dalam pertemuan koordinasi lintas sektor yang diadakan di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, baru-baru ini.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menilai bahwa perlindungan kelompok rentan memerlukan sinergi semua elemen. Tidak ada satu instansi pun yang bisa bekerja sendirian dalam menghadapi kompleksitas kasus kekerasan.
“Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, hingga masyarakat,” ujar Arbert, baru-baru ini.
Ia mengemukakan bahwa masyarakat adalah elemen kunci dalam deteksi dini kasus karena berada paling dekat dengan potensi risiko. Lingkungan sosial yang peduli akan mempercepat intervensi.
Arbert menggarisbawahi pentingnya tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan kesadaran publik terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Karena itu, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lingkungan sosial diharapkan lebih peka dan tanggap terhadap setiap indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” sambungnya.
Data UPTD PPA menunjukkan tren kasus yang fluktuatif. Pada 2023 tercatat 41 kasus, meningkat menjadi 78 kasus pada 2024, lalu berubah menjadi 33 kasus hingga Oktober 2025. Hal ini menjadi dasar pemerintah merumuskan strategi yang lebih kuat.
Arbert menilai data tersebut perlu terus dipantau untuk memastikan kebijakan perlindungan berjalan tepat sasaran, adaptif, dan sesuai perkembangan sosial masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Arbert menekankan pentingnya inovasi program berbasis pemberdayaan dan edukasi masyarakat agar upaya pencegahan berjalan efektif di tingkat lingkungan.
“Mari kita wujudkan sistem perlindungan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, edukatif, dan memberdayakan. Dengan komitmen bersama, saya yakin Kota Palangka Raya dapat menjadi daerah yang berkeadilan gender, aman bagi anak, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandas Arbert. (Red/Adv)
