MUARA TEWEH – Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, menyampaikan harapan besar kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja dilantik agar mampu menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara. Menurutnya, para aparatur tersebut harus menjadi contoh bagi ASN lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Selamat kepada seluruh PPPK yang baru diambil sumpahnya. Kami berharap mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan menjadi bagian dari kemajuan pembangunan daerah,” ujar Mery saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji 143 PPPK di halaman Kantor Bupati Barito Utara, Kamis (16/10/2025).
Mery menegaskan bahwa hadirnya para PPPK baru di berbagai instansi akan semakin menguatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dinilai penting agar pelayanan publik di sektor teknis, pendidikan, dan kesehatan berjalan lebih optimal.
Menurutnya, peran PPPK sangat strategis dalam menjawab tantangan birokrasi modern yang menuntut kecepatan, ketelitian, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Ia percaya para aparatur baru tersebut mampu menjalankan tugas secara profesional dan penuh integritas.
“Dengan komitmen yang kuat, para PPPK bisa menjadi motor penggerak perubahan menuju birokrasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Pelantikan PPPK tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, Shalahuddin, yang turut didampingi Wakil Bupati serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Suasana pelantikan berjalan tertib dan khidmat dengan seluruh peserta mengikuti sumpah jabatan secara serentak.
Kepala BKPSDM Barito Utara, Sri Hartati, menjelaskan bahwa jumlah tenaga honorer di daerah ini masih cukup besar sehingga proses pengangkatan PPPK akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, terdapat sekitar 1.400 tenaga honorer yang menunggu giliran untuk diangkat sesuai regulasi pemerintah pusat.
“Yang dilantik hari ini berjumlah 143 orang, terdiri dari 30 tenaga teknis, 26 guru, dan 87 tenaga kesehatan,” jelas Sri.
Dalam arahannya, Bupati Shalahuddin menekankan bahwa pelantikan PPPK bukan sekadar formalitas administratif. Ia menilai momentum tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan yang disiplin, jujur, dan bebas penyimpangan.
Bupati juga meminta agar tidak ada lagi praktik pengangkatan tenaga honorer baru di lingkungan pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut telah diatur secara tegas oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
“Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang menegaskan tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di seluruh daerah,” tegasnya.
“Jadikan pelantikan ini sebagai awal untuk memperkuat etos kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Barito Utara,” tandas Shalahuddin. (Red/Adv)
