MUARA TEWEH – Ancaman defisit anggaran dalam skala besar mulai membayangi Kabupaten Barito Utara menjelang tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah mempersiapkan langkah pengendalian fiskal setelah pemerintah pusat memproyeksikan penurunan signifikan dana transfer.
Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Muhlis, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, dana transfer untuk Barito Utara yang sebelumnya berada pada kisaran Rp1,7 triliun kemungkinan turun drastis hanya menjadi sekitar Rp490 miliar.
“Penurunan ini erat kaitannya dengan berkurangnya produksi batu bara. Kontribusi dari sektor minerba yang selama ini menjadi andalan pendapatan daerah juga ikut menurun,” tutur Muhlis saat membuka Simposium Nasional Masyarakat Adat di Balai Antang, Muara Teweh, baru-baru ini.
Ia menyampaikan bahwa perlambatan sektor pertambangan telah memengaruhi kondisi ekonomi daerah secara signifikan. Sumber pendapatan dari minerba tidak lagi mampu menopang kebutuhan fiskal seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah mengkaji ulang seluruh program strategis yang ada dalam dokumen belanja tahun depan. Penyesuaian total anggaran tidak dapat dihindari agar daerah tetap memiliki ruang fiskal aman.
Dari sisi perencanaan APBD, nilai anggaran tahun 2026 diperkirakan berada di angka Rp1,8 triliun. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan APBD murni 2025 sebesar Rp3,1 triliun, bahkan sempat meningkat menjadi Rp3,6 triliun setelah perubahan anggaran.
“Defisit kita diproyeksikan sekitar Rp1,8 triliun. Konsekuensinya, banyak program dan kegiatan terpaksa harus kita sesuaikan. Efisiensi akan menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya.
Pemerintah daerah akan menekankan pemangkasan belanja yang tidak mendesak serta menyusun ulang skala prioritas pembangunan. Program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap diutamakan.
Selain efisiensi internal, Pemkab Barito Utara juga menargetkan sumber pertumbuhan baru di luar sektor batu bara. Upaya diversifikasi ekonomi akan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, serta usaha kecil menengah (UKM).
Muhlis menilai potensi tersebut sangat penting digarap untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Ketergantungan pada komoditas tunggal perlu dikurangi secara bertahap.
“Jika tidak ada penyesuaian strategi, tentu pelayanan publik yang akan terdampak. Karena itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat mencari solusi alternatif,” tandas Muhlis. (Red/Adv)
