JAKARTA – Bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (28/7/2025), Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menyelenggarakan Forum Rektor bertajuk “Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”
Kegiatan ini dihadiri oleh 39 perguruan tinggi negeri se-Indonesia, termasuk Universitas Palangka Raya (UPR), dan menjadi forum strategis memperkuat pentahelix antara akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat, dan media.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa hampir seluruh kebijakan lingkungan saat ini berbasis kajian ilmiah, sehingga keterlibatan kampus dalam pengambilan keputusan tidak bisa ditawar lagi.
“Menteri tidak bisa bekerja hanya dengan opini. Setiap keputusan harus ditopang oleh sains. Kampus adalah mesin penggerak dan penguat landasan ilmiah negara,” jelasnya, Senin (28/7/2025).
KLH/BPLH juga tengah merevitalisasi Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) agar menjadi mitra aktif dalam penyusunan RPPLH, KLHS, dan proses perizinan lingkungan.
Rektor UPR, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., menyampaikan rekomendasi yang berangkat dari kondisi Kalimantan, termasuk pembentukan Gugus Tugas Kebijakan Sains dan pengembangan platform spasial integratif.
Ia menegaskan bahwa integrasi data dan sinergi lintas kampus akan mengurangi tumpang tindih kebijakan dan mendorong efisiensi dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam.
Program KKN Tematik lintas kampus yang disorot UPR juga diharapkan jadi wadah edukasi dan aksi nyata mahasiswa untuk konservasi, restorasi, dan pendampingan masyarakat.
Forum Rektor menjadi ruang penting mempertemukan sains, kebijakan, dan aksi nyata dalam menjawab tantangan lingkungan masa kini dan mendatang.
“Kampus tidak boleh diam di tengah krisis ekologis,” tandas Salampak. (Red/Adv)
