HEADLINEPEMKAB BARITO SELATAN

Rapat Kerja Camat Kalteng Bahas Pemekaran dan Kesiapsiagaan

233
×

Rapat Kerja Camat Kalteng Bahas Pemekaran dan Kesiapsiagaan

Sebarkan artikel ini

BUNTOK – Seluruh camat se-Kalimantan Tengah berkumpul di Palangka Raya untuk mengikuti Rapat Kerja Tahun 2025, termasuk para camat dari Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (29/07/2025) kemarin.

Acara strategis ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, sekaligus pengukuhan Forum Camat Se-Indonesia (Forcas) tingkat provinsi.

Rapat Kerja ini menjadi ajang konsolidasi kebijakan dalam penguatan peran kecamatan, termasuk strategi pemekaran wilayah sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Baca Juga  Pemprov Kalteng Sambut Parlemen Inggris, Perkuat Sinergi Global untuk Pelestarian Lingkungan

Salah satu pembahasan utama adalah Program Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), yang dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat kecamatan terhadap bencana.

“Pemekaran wilayah dan kesiapsiagaan bencana harus berjalan beriringan, agar kecamatan menjadi basis pelayanan yang sigap dan tangguh,” ujar Agustiar, Selasa (29/07/2025) kemarin.

Baca Juga  Perkuat Sistem Pembinaan, DPRD Kalteng Ingin Atlet Daerah Mampu Tembus Level Nasional

Agustiar juga mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah rawan terhadap bencana ekologis seperti karhutla dan banjir, sehingga dibutuhkan sistem terintegrasi yang melibatkan masyarakat secara aktif.

John Lis Berger, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalteng, menyebut forum ini penting untuk mengasah kepemimpinan camat dalam mengambil keputusan saat krisis.

Raker ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Toponimi dan Penanggulangan Bencana Kemendagri, yang menyampaikan pentingnya pemahaman batas wilayah dalam mendukung koordinasi penanganan bencana.

Baca Juga  DPRD Kalteng Tekankan Pemerataan Digitalisasi untuk Dorong Pembangunan Daerah

Kegiatan ini juga menjadi wadah membangun jejaring antar kecamatan dan memperkuat sinergi dengan BPBD serta instansi teknis lainnya.

“Forum ini semestinya jadi tonggak penguatan pemerintahan yang adaptif dan responsif,” pungkas John. (Red/Adv/Via)