PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan arah pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek pemerataan, agar masyarakat di wilayah pinggiran tidak tertinggal dalam proses pembangunan daerah.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menuturkan bahwa angka kemiskinan memang telah menurun secara signifikan, namun itu bukan alasan untuk bersantai, sebab tantangan ketimpangan masih nyata.
“Pemko Palangka Raya harus terus bekerja keras agar tidak ada wilayah pinggiran yang tertinggal,” katanya, belum lama ini.
Ia mengungkapkan bahwa faktor utama yang memicu kemiskinan di kawasan pinggiran adalah rendahnya kualitas pendidikan, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dan minimnya peluang pekerjaan yang layak.
Oleh sebab itu, pemerintah kota terus memperluas pelaksanaan program pemberdayaan berbasis masyarakat, agar bantuan yang diberikan benar-benar mampu mendorong perubahan positif dan kemandirian ekonomi.
Zaini menegaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan harus berangkat dari asas keadilan dan inklusi, tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu atau wilayah yang sudah maju.
Langkah konkret pun telah dilakukan, seperti penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang mobilitas warga.
Ia mengajak seluruh komponen masyarakat, mulai dari pelaku usaha, tokoh adat, hingga pemuda desa untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerataan pembangunan tersebut.
“Pembangunan itu milik bersama. Semua pihak harus ambil bagian agar hasilnya adil dan merata,” sambung Zaini.
Dengan pendekatan menyeluruh dan partisipatif, ia meyakini angka kemiskinan bisa terus ditekan dan seluruh warga Kota Palangka Raya mendapatkan hak hidup yang layak.
“Tidak ada warga yang boleh tertinggal dari kemajuan,” tandas Zaini. (Red/Adv)
