PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta intoleransi. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) jenjang SMA se-Kalteng yang resmi dibuka di M. Bahalap Hotel Palangka Raya.
Program ini menjadi bagian penting dari upaya sistematis Dinas Pendidikan untuk membangun iklim pendidikan yang inklusif, humanis, serta selaras dengan nilai-nilai penghormatan terhadap hak anak di lingkungan sekolah.
“Tidak ada pertumbuhan di bawah tekanan, ketakutan, apalagi kekerasan. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, belum lama ini.
Reza menegaskan bahwa pembentukan TPPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral semua pihak dalam mewujudkan ruang belajar yang aman secara fisik dan emosional bagi seluruh peserta didik.
Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan dalam pendidikan merupakan gejala kegagalan sistem, yang harus diatasi secara menyeluruh mulai dari kebijakan, pengawasan, hingga budaya sekolah yang partisipatif dan berpihak pada anak.
“Kita tidak boleh ragu. Jika hari ini kita diam, maka besok mungkin sudah terlambat. Kita tidak bisa membiarkan sekolah menjadi ruang keras yang tidak berpihak pada anak,” sambungnya.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi nyata dari Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, yang mewajibkan pembentukan TPPK di setiap satuan pendidikan untuk mencegah dan menangani kekerasan dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.
Ketua panitia kegiatan, Apip Purnomo, menjelaskan bahwa Bimtek ini diikuti oleh 150 peserta dari SMA negeri dan swasta se-Kalimantan Tengah, dengan materi utama mencakup mekanisme penanganan kasus kekerasan, teknik microteaching, hingga simulasi penyusunan tugas individu.
Bimtek berlangsung selama empat hari, dari tanggal 17 hingga 20 Juni 2025, dengan dukungan penuh dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan yang aman dan berintegritas.
Seluruh peserta diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekolah masing-masing, serta membentuk sistem pelindungan anak yang menyeluruh, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.
“Seluruh biaya kegiatan ditanggung APBD Kalteng Tahun 2025, dan kami optimistis bimtek ini akan menjadi pondasi kuat untuk satuan pendidikan yang inklusif dan bebas kekerasan,” tandas Apip. (Red/Adv)
