PALANGKARAYA – Rencana pembangunan jangka panjang Pemerintah Kota Palangka Raya terhambat oleh kenyataan bahwa sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan yang tak bisa digunakan untuk kegiatan infrastruktur.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyebut bahwa dari total luas wilayah kota, hanya seperlima yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Wilayah Kota Palangka Raya memang luas. Namun demikian baru 20 persen yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan. Sedangkan 80 persen masih kawasan hutan,” kata Zaini, belum lama ini.
Lahan yang tersedia itu pun telah digunakan untuk keperluan dasar seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga kawasan perumahan.
Dalam beberapa kasus, Pemko bahkan harus menunda atau membatalkan proyek pembangunan karena tidak memiliki lahan yang memadai.
“Apalagi dengan adanya tawaran dari pemerintah pusat yaitu sekolah rakyat, secara tidak langsung ini menjadi faktor kendala, karena pemko tidak punya aset tanah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang mengajukan perubahan peruntukan kawasan ke Kementerian Kehutanan, dari 20 persen menjadi 40 persen wilayah yang bisa dibangun.
Menurut Zaini, dengan adanya peningkatan luasan tersebut, peluang pembangunan akan semakin terbuka lebar.
“Setidaknya, ketika pemerintah pusat ingin membangun infrastruktur yang membutuhkan hak tanah, atau lahan dengan luasan cukup besar, maka tanahnya sudah siap,” ucapnya.
Zaini juga mengajak warga yang memiliki tanah luas untuk mempertimbangkan menghibahkan sebagian lahannya demi kemajuan kota.
Ia menegaskan bahwa hibah tersebut akan diadministrasikan secara transparan dan menjadi bagian dari bank tanah resmi.
“Jika kita semua berkontribusi, maka impian pembangunan Palangka Raya sebagai kota maju bisa lebih cepat terwujud,” tandas Zaini. (Red/Adv)
