PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/04/2025).
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, memimpin langsung Rakor tersebut dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta. Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah serius menjalankan berbagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.
“Turun langsung ke pasar rutin mengecek perubahan harga serta melaksanakan langkah-langkah seperti rapat koordinasi, pengecekan, operasi pasar, dan beberapa langkah lainnya sampai bantuan subsidi akomodasi atau pengangkutan,” ujar Tomsi Tohir, Senin (28/04/2025).
Tomsi menekankan perlunya perhatian khusus terhadap fluktuasi harga sejumlah komoditas yang berbeda di tiap wilayah. Ia mengingatkan bahwa meskipun kondisi inflasi nasional sudah membaik, tetap dibutuhkan upaya maksimal di tingkat daerah.
“Memang saat ini sudah mendapatkan sampel angka inflasi yang baik bagi Indonesia. Namun demikian, kita tetap harus menjaganya dan tentunya kita harus menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengatasi setiap kenaikan harga di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Deputi BPS, Pudji Ismartini, dalam presentasinya mengungkapkan, pada Minggu ke-4 April 2025, ada 18 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 20 provinsi lainnya mengalami penurunan IPH. Bawang merah dan cabai merah disebut sebagai faktor utama kenaikan harga.
Ia memaparkan, secara nasional, harga bawang merah naik 8,09 persen dan cabai merah naik 5,04 persen dibandingkan Maret 2025, sementara harga cabai rawit turun 8,10 persen, dan Minyakita turun 0,37 persen, namun tetap berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET).
Usai mengikuti Rakor, Yuas Elko menyampaikan perlunya percepatan hilirisasi padi melalui program Rice Milling Plant (RMP) dan Rice to Rice sebagai upaya konkret mendukung ketahanan pangan nasional.
“Program strategis ini harus berjalan secara berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat, baik dari sisi kestabilan harga maupun ketersediaan pangan,” tandas Yuas. (Red/Adv)
