PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat penting guna membentuk struktur baru Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2025–2026. Rapat yang dilaksanakan di ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, pada Jumat 25 April 2025, dihadiri oleh jajaran calon pengurus dan sekretariat Kesbangpol.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, memimpin langsung jalannya rapat dan menyampaikan bahwa FPK harus memiliki peran sentral dalam menjaga kesatuan di tengah keberagaman.
“FPK bukan hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi motor penggerak aksi nyata di tengah masyarakat. Kegiatan FPK harus mampu melibatkan berbagai elemen anak bangsa dalam semangat persatuan,” ucap Katma F. Dirun. Jumat (25/04/2025).
Ia juga mengingatkan pentingnya merancang program kerja yang efisien, seiring kebijakan penghematan fiskal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, efektivitas tetap menjadi tolok ukur utama dalam pelaksanaan program FPK ke depan.
Dalam rapat tersebut, peserta menyepakati tiga nama yang akan diajukan sebagai calon Ketua FPK kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Ketiga nama tersebut adalah Elkan Dedy, Andi Bustan, dan Rosna Dewita yang masing-masing dianggap memiliki kapasitas dan jaringan luas.
Ketua FPK periode sebelumnya, Wahyudi F. Dirun, turut memberikan pandangan strategis berupa usulan program kerja, antara lain konsolidasi internal, sosialisasi pembauran kebangsaan, dan pendataan anggota paguyuban di seluruh wilayah provinsi. Ia juga mengusulkan agar mantan ketua FPK dapat dilibatkan sebagai dewan penasehat organisasi.
Dalam suasana penuh semangat, muncul pula usulan agar FPK memiliki sekretariat tetap yang menggunakan aset pemerintah provinsi yang tidak terpakai, serta pembentukan Koordinator Wilayah (Korwil) di tiap kabupaten dan kota untuk memperkuat struktur organisasi.
Rapat ditutup oleh Wahyudi F. Dirun yang menegaskan pentingnya percepatan administrasi guna menjadwalkan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Tengah.
“Momentum ini harus dijaga agar FPK benar-benar menjadi rumah besar pembauran yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Wahyudi. F. Dirun. (Red/Adv)
