JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses dan mendorong percepatan inklusi keuangan syariah melalui berbagai program strategis yang melibatkan pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan hal tersebut dalam acara Puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) di Kantor OJK, Jakarta, Selasa. Ia menyoroti pentingnya percepatan inklusi keuangan syariah, mengingat hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,88 persen, dengan tingkat literasi sebesar 39,11 persen.
“Kami minta teman-teman semua di jajaran PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan tentu semua stakeholder kita di sini untuk menjadikan ini tantangan bagi kita. Jangan sampai apa yang sudah baik dalam literasinya itu karena ketidakadaan aksesnya menjadi kontraproduktif, menjadi kemudian skeptis dan apatis,” ujar Mahendra, Selasa (25/03/2025).
Mahendra menjelaskan, masih ada sejumlah tantangan dalam pengembangan industri keuangan syariah, termasuk keterbatasan diferensiasi produk serta minimnya sumber daya insani yang kompeten. OJK pun telah menerbitkan sembilan Peraturan OJK (POJK) dalam dua tahun terakhir, yang mencakup penguatan kelembagaan hingga pengembangan kapasitas SDM BPR/BPRS.
Tak hanya itu, tujuh Surat Edaran OJK (SEOJK) juga diterbitkan, termasuk pengaturan manajemen risiko dan pengembangan produk syariah. Hingga Januari 2025, total aset industri keuangan syariah tercatat tumbuh 10,35 persen year on year (yoy), mencapai Rp2.860,1 triliun. Rinciannya, total aset perbankan syariah sebesar Rp948,2 triliun, pasar modal syariah Rp1.740,2 triliun, dan lembaga keuangan non-bank Rp171,7 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi, mendorong pelaku jasa keuangan syariah untuk berinovasi dalam memperluas jangkauan produk dan layanan keuangan syariah.
“Kita harus bersama mencari cara-cara yang bisa menjangkau masyarakat yang sebetulnya hanya mau dengan syariah. Nah, ini tugas Bapak Ibu semua bagaimana menjangkau saudara-saudara kita yang inginnya hanya buka syariah tapi mungkin secara akses kurang mendapat kesempatan,” kata Friderica.
GERAK Syariah 2025 mencatat partisipasi 6,35 juta peserta dalam beragam kegiatan edukasi keuangan syariah. Rangkaian program yang dimulai sejak 23 Februari 2025 ini melibatkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah, Asosiasi, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Melalui GERAK Syariah, kita ingin memastikan keuangan syariah tak hanya berkembang di perkotaan, tapi juga menyentuh hingga pelosok desa dengan melibatkan komunitas dan BUMDes sebagai agen literasi dan inklusi keuangan syariah. Ini langkah besar untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Friderica. (Red/OJK)
