PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang diskusi strategis dalam menyusun langkah-langkah pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara lebih inklusif dan responsif.
Kegiatan FKP tersebut berlangsung di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya pada Selasa (11/2/2025) kemarin, dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Akhmad Husain.
“Dalam konteks pembangunan sosial, keberadaan PPKS memerlukan perhatian dari semua pihak. Upaya peningkatan kesejahteraan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat,” ucap Husain.
Ia menyebutkan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan layanan sosial. Dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari lembaga pemerintah hingga komunitas lokal, setiap kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan secara efektif.
Menurutnya, keberadaan forum ini juga penting sebagai sarana penyerapan aspirasi. Lewat dialog terbuka, berbagai tantangan yang dihadapi kelompok rentan dapat diurai dan dicarikan solusinya secara partisipatif.
“Pelayanan sosial yang inklusif dan merata hanya bisa terwujud jika ada komitmen bersama. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Husain.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya pengembangan sistem pengaduan layanan sosial. Sistem tersebut diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah terhadap berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap seluruh elemen dapat memahami peran masing-masing dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan yang berkeadilan.
“Dengan komitmen bersama, kita bisa menghadirkan solusi terbaik dalam penanganan PPKS serta memastikan layanan sosial yang berkelanjutan,” tandas Husain. (Red/Adv)
