AKADEMIKAHEADLINE

FH-UPR Resmi Lantik Pimpinan Baru Fakultas Hukum Periode 2025-2029

44
×

FH-UPR Resmi Lantik Pimpinan Baru Fakultas Hukum Periode 2025-2029

Sebarkan artikel ini
FOTO: Kegiatan Pelantikan Wakil Dekan dan Ketua Jurusan baru untuk periode 2025-2029, Jumat (24/01/2025).

PALANGKARAYA — Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (FH-UPR) menyelenggarakan pelantikan Wakil Dekan dan Ketua Jurusan baru periode 2025-2029 pada Jumat (24/01/2025). Prosesi berlangsung khidmat dengan dihadiri keluarga pejabat yang dilantik serta tamu undangan dari internal Universitas Palangka Raya.

Pejabat yang dilantik antara lain Aristoteles, SH., MH, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik menggantikan Dr. Thea Farina, SH., M.Kn. Posisi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan kini dipercayakan kepada Andika Wijaya, SH., MH, menggantikan Agus Mulyawan, SH., MH. Sedangkan, jabatan Ketua Jurusan Ilmu Hukum diserahkan kepada Ivans Januardy, SH., MH, menggantikan Kristian, SH., MH.

Baca Juga  Perpani Kalteng Resmi Tetapkan Ketua Baru dan Target Emas

Dekan FH-UPR Dr. Thea Farina, SH., M.Kn, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong kemajuan fakultas.

” Saya berharap, pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta membangun kerja sama yang solid untuk membawa Fakultas Hukum UPR semakin maju,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dr. Thea menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penuh tantangan dengan berbagai target yang harus dicapai, terutama dalam hal peningkatan akreditasi program studi.

Baca Juga  Kepala OPD Dilibatkan Langsung dalam Tangani Stunting

” Tahun ini kami akan menjalani proses re-akreditasi untuk program studi S1 Hukum. Kami optimis bisa meraih akreditasi Unggul,” ungkapnya lagi.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan Program Magister Ilmu Hukum menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan daya saing akademik fakultas.

” Jika Program Magister Ilmu Hukum mampu meraih akreditasi Unggul, maka peluang untuk membuka program Doktor Ilmu Hukum akan terbuka lebar. Namun, tentu kita harus menunggu hasil akhirnya terlebih dahulu,” tandasnya. (Red/*)

Baca Juga  Pemerintah Daerah Bahas Strategi Lima Tahun Pembangunan
+ posts