KASONGAN – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah secara daring pada Senin (6/1/2025). Rakor ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian di tahun 2025, termasuk di Kabupaten Katingan.
Demikian hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menuturkan bahwa angka inflasi pada Desember 2024 berhasil ditekan menjadi 1,57% year-on-year, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat di angka 2,6%. Tito menambahkan bahwa meskipun ada kenaikan harga beberapa komoditas pada minggu pertama Januari, situasi tersebut masih tergolong wajar.
Menurut Tito, dalam rakor ini, pemerintah membahas berbagai langkah untuk mengatasi inflasi, termasuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan menstabilkan harga di tingkat daerah. Pemerintah pusat berharap kerja sama yang solid antar daerah dapat memastikan perekonomian tetap stabil.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, turut memaparkan lima langkah strategis dalam pengendalian inflasi pangan pada 2025. Langkah-langkah tersebut termasuk penyaluran 300.000 ton beras SPHP untuk daerah dengan harga di atas HPP pada Januari-Februari 2025, bantuan pangan beras untuk 16 juta KPM, dan gerakan pangan murah yang mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota.
Arief juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memfasilitasi distribusi pangan sebanyak 750 ton dan menyediakan 453 kios pangan di seluruh Indonesia, sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai dan mengatasi inflasi pangan yang diprediksi akan menjadi tantangan besar tahun ini.
Rakor ini menjadi langkah penting pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2025, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. (Red/*)
