PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Jati Asmoro, menilai penguatan kebijakan ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan kewajiban perusahaan. Menurutnya, perhatian terhadap kondisi pekerja di berbagai sektor harus menjadi agenda utama pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa masih banyak pekerja di Palangka Raya yang menghadapi kendala dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti upah yang sesuai standar dan akses jaminan sosial. “Pemerintah perlu lebih tegas memastikan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pekerja,” ujarnya, Kamis (19/12/2024) di Palangkaraya.
Jati juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan untuk melindungi pekerja sektor informal yang kerap terabaikan. Ia menuturkan, pekerja informal memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, sehingga layak mendapatkan perhatian yang sama seperti pekerja formal. “Jangan sampai ada diskriminasi perlindungan antara pekerja formal dan informal,” ujarnya lagi.
Dirinya pun menambahkan bahwa DPRD akan terus mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. “Keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan harus dijaga agar tercipta hubungan kerja yang harmonis,” tandas Jati. (YS)
