PALANGKARAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya menegaskan bahwa peran data sangat krusial dalam penanggulangan kemiskinan, agar setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat.
Hal ini diungkapkan Kepala BPS Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2025 yang digelar di Kantor Wali Kota Palangka Raya.
“Penduduk miskin di Kota Palangka Raya berjumlah sekitar 10,7 ribu jiwa atau 3,52 persen. Kita perlu memanfaatkan data tersebut sebagai dasar menyusun langkah konkret,” ujarnya, belum lama ini.
Amos menjelaskan, angka kemiskinan yang rendah jangan sampai membuat pemerintah lengah. Ia mengingatkan bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan rentan meningkat jika tidak diantisipasi.
Menurutnya, salah satu akar masalah kemiskinan adalah pendidikan rendah. Berdasarkan data, lebih dari separuh warga miskin di kota ini hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMP.
Situasi tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada keterbatasan akses kerja, rendahnya keterampilan, serta lemahnya daya tawar individu dalam mencari penghasilan yang layak.
Amos mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi juga menyusun program pelatihan dan pemberdayaan yang mampu membekali masyarakat miskin secara konkret.
Selain itu, ia mengajak dunia usaha dan akademisi ikut berperan aktif dalam upaya ini, agar kemiskinan ditangani dari berbagai sisi dan tidak menjadi beban satu instansi semata.
Ia menambahkan, BPS akan terus menyempurnakan sistem pengumpulan data agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
“Dengan data yang benar, kebijakan akan lebih tepat sasaran dan membawa perubahan yang nyata,” tandas Amos. (Red/Adv)
