PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah menilai bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Namun, hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam kualitas layanan pendidikan antarwilayah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota Fraksi Partai Golkar, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa rendahnya serapan program pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja menjadi perhatian serius.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk mempercepat reformasi pendidikan yang mengedepankan keterkaitan antara pendidikan formal dan kebutuhan tenaga kerja lokal, terutama di sektor pertanian modern, pariwisata, dan industri pengolahan.
“Peningkatan infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta pemenuhan tenaga pendidik di daerah terpencil harus menjadi prioritas dalam tahun anggaran berikutnya,” ujarnya, baru-baru ini.
Di bidang kesehatan, Siti Nafsiah menyampaikan bahwa meskipun terdapat kemajuan seperti penurunan angka stunting, masih terdapat berbagai tantangan besar. Di antaranya adalah kekurangan tenaga medis, keterbatasan alat kesehatan, dan lambatnya integrasi sistem rujukan antar fasilitas layanan.
“Pemprov Kalteng harus memastikan distribusi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan riil, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan daerah yang inklusif bagi kelompok masyarakat rentan,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan isu-isu sosial. Pemerintah dinilai perlu mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan, perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia ke dalam satu sistem pelayanan sosial berbasis data dan digital.
Di sisi lain, ketahanan pangan juga menjadi sorotan. Fraksi Partai Golkar menilai bahwa ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap pasokan pangan dari luar daerah, seperti telur, daging sapi, dan ayam, menunjukkan lemahnya kapasitas produksi lokal.
“Diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal perlu didorong secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Program intensifikasi dan modernisasi pertanian harus diiringi dengan penyediaan akses pembiayaan murah, penguatan kelembagaan petani, dan perluasan pasar,” paparnya.
Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian melalui penguatan regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta pemberian insentif bagi petani agar tetap produktif.
Menutup pernyataannya, Siti Nafsiah menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar mendukung peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kalimantan Tengah, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan sistem energi mandiri di desa.
“Pemerintah harus menyusun peta jalan transisi energi daerah, mempercepat zonasi air tanah, serta memastikan pertambangan rakyat berjalan secara legal dan ramah lingkungan,” pungkasnya. (dd)
