SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi penetapan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tahun 2025 di Desa Sungai Bundung, Selasa (27/05/2025) lalu.
Langkah ini merupakan bagian dari program Asta Cita Pemerintah, terutama fokus pada pengembangan ekonomi dari desa sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Program EKI menjadi sarana strategis dalam memperluas akses keuangan ke wilayah perdesaan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sukamara, jajaran perangkat daerah, lembaga jasa keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga perwakilan BPS dan Kepala Desa Sungai Bundung. Keterlibatan TPAKD juga menjadi poin penting dalam pelaksanaan program ini.
Nur Efendi, yang mewakili Bupati Sukamara, menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan OJK sangat diperlukan agar masyarakat desa dapat memahami pentingnya akses layanan keuangan yang mudah dan aman.
“Melalui TPAKD, kami akan terus melakukan edukasi dan mendorong layanan keuangan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi tersebut.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan potensi ekonomi desa dengan memperkuat akses pembiayaan dan tabungan melalui program-program literasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa berdasarkan survei terbaru, indeks literasi dan inklusi keuangan di desa masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.
Dengan diluncurkannya program EKI, diharapkan Desa Sungai Bundung bisa menjadi model bagi desa-desa lain di Kalimantan Tengah dalam membangun kemandirian ekonomi melalui inklusi keuangan.
“Jika potensi desa digarap optimal dan akses keuangannya diperluas, maka kesejahteraan pun akan ikut meningkat,” tandas Nur. (Red/Adv)
