HEADLINEPEMPROV KALIMANTAN TENGAH

Pemprov Kalteng Satukan Visi Pembangunan Berkelanjutan Melalui RPJMD 2025-2029

179
×

Pemprov Kalteng Satukan Visi Pembangunan Berkelanjutan Melalui RPJMD 2025-2029

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Suasana peserta lokakarya saat mengikuti paparan Plt Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung tentang integrasi SDGs dalam RPJMD

PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggalang sinergi lintas sektor dalam perencanaan jangka menengah lima tahun ke depan dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara menyeluruh ke dalam RPJMD 2025-2029.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung mengatakan, penyusunan RPJMD ini merupakan kesempatan emas bagi Kalimantan Tengah untuk memperkuat keselarasan antara visi daerah dan target global pembangunan.

“Penyusunan RPJMD 2025-2029 yang sedang dilakukan Pemprov Kalteng saat ini menjadi kesempatan yang baik untuk memasukkan tujuan dan target SDGs ke dalam RPJMD dengan harapan apa yang menjadi tujuan SDGs di tahun 2030 dapat tercapai,” ucap Leonard, Rabu (7/5/2025).

Baca Juga  Komisi II DPRD Kalteng Dorong Optimalisasi 129 WPR, Tekankan Kepastian Hukum dan Perlindungan Lingkungan

Menurutnya, pengarusutamaan SDGs merupakan proses penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan mendukung secara sistematis.

Ia menyebut bahwa RPJMD yang disusun telah mencakup 17 sasaran pembangunan dan 45 indikator utama, serta memuat delapan Program Hasil Terbaik Cepat dari Presiden yang menjadi pedoman utama perencanaan nasional.

Baca Juga  DPRD dan Pemprov Kalteng Sinkronkan Jadwal Masa Persidangan II 2026, Fokus Bahas Raperda Konflik Pertanahan

“Selain itu, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dengan RPJMD sehingga operasional penyelenggaraan pemerintahan dari RPJMD akan termuat pada Renstra yang nantinya menjadi RKPD maupun Renja tahunan,” jelasnya.

Leonard juga menekankan pentingnya membangun sistem koordinasi yang solid antar instansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar hasil perencanaan bisa diimplementasikan secara efektif.

Baca Juga  Kunker ke Kemenhut RI, Gubernur Kalteng Dorong Optimalisasi DBH-DR dan Penguatan Buffer Zone Hutan

Kegiatan lokakarya ini turut dihadiri oleh berbagai unsur penting seperti Bappenas RI, GIZ Indonesia, pakar SDGs nasional, dan mitra pembangunan daerah yang turut menyampaikan pandangan mereka mengenai strategi implementasi yang efektif.

“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tandas Leonard. (Red/Adv)