MUARA TEWEH – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Naruk Saritani, menegaskan bahwa perhatian terhadap sarana dan prasarana layanan publik di wilayah perdesaan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur di perdesaan adalah langkah krusial untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak.
Naruk menyampaikan bahwa pembangunan sarana prasarana tidak hanya sebatas pada pembangunan fisik, melainkan juga harus mempertimbangkan kualitas dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, perdesaan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama dalam hal akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang masih terbatas di beberapa wilayah.
“Pembangunan infrastruktur di perdesaan harus menjadi perhatian utama, karena hal ini berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap layanan publik yang memadai akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil,” ujar Naruk pada Kamis (06/02/2025).
Lebih lanjut, Naruk mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sarana prasarana tidak hanya bergantung pada anggaran dan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran serta masyarakat. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan dalam setiap tahap pembangunan. Masyarakat memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai kebutuhan mereka, dan ini akan membantu pemerintah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan harapan,” tambah Naruk.
Naruk juga menegaskan bahwa pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada harus menjadi prioritas, agar fasilitas publik tetap berfungsi dengan optimal dalam jangka panjang. Pembangunan yang baik harus diimbangi dengan sistem pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan untuk mendukung kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada juga merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri. Tanpa pemeliharaan yang baik, sarana prasarana yang ada bisa cepat rusak dan tidak efektif, sehingga mempengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat,” jelas Naruk.
Naruk pun berharap agar pemerintah daerah terus mengedepankan prinsip keadilan dalam mendistribusikan pembangunan sarana prasarana, dengan memastikan setiap wilayah, terutama perdesaan, mendapatkan perhatian yang setara dan proporsional.
“Kami berharap bahwa pembangunan sarana prasarana akan merata, tidak ada wilayah yang tertinggal. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses layanan publik yang baik,” tandas Naruk. (Red/Adv)
